TOMOHON KOMENTAR - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Pemerintah Daerah menggelar rapat rekonsiliasi dana penyaluran untuk pendanaan Pilkada Serentak tahun 2024. Rapat ini melibatkan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, serta perwakilan dari KPU RI dan Bawaslu RI, pada Selasa 20 Agustus 2024.
Wali Kota Tomohon, Caroll J. A. Senduk, SH, hadir dalam rapat penandatanganan berita acara rekonsiliasi yang berlangsung di Gedung F, Lantai 3, Kemendagri, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Senduk menjelaskan bahwa kegiatan ini diadakan oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri untuk memastikan akurasi dan transparansi dalam penyaluran dana Pilkada mendatang. "Penandatanganan berita acara ini bertujuan untuk memastikan akurasi dan transparansi dalam penyaluran dana Pilkada mendatang," ujar Senduk.
Rapat dipimpin oleh Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI, Horas Maurits Panjaitan. Kepala BPKPD Kota Tomohon, Drs. Geraldus Herry Mogi, M.A.P, yang turut mendampingi Wali Kota, menambahkan bahwa dana tersebut merupakan alokasi khusus dari daerah untuk keperluan Pilkada. "Dana tersebut adalah dana daerah yang sengaja dialokasikan secara khusus untuk hal ini," jelas Mogi.
Total hibah KPU dan Bawaslu mencapai Rp28.300.000.000, dengan realisasi saat ini sebesar Rp18.212.200.000. Rinciannya, realisasi untuk KPU adalah Rp10.212.200.000 dengan sisa Rp10.087.800.000 yang akan direalisasikan paling lambat besok, sedangkan untuk Bawaslu sudah terealisasi 100% atau sebesar Rp8.000.000.000.
Dengan langkah ini, diharapkan seluruh proses pendanaan Pilkada 2024 dapat berjalan dengan lancar dan transparan.
