AKARTA KOMENTAR-Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) kategori utama, yang di serahkan oleh Wapres Ma'ruf Amin.
Penghargaan tersebut di terima oleh Wakil Bupati Kevin Lotulung. SH. MH, mewakili Bupati Joune Ganda. SE. MAP. MM. M.Si, di Krakatau Grand Ballroom TMII, Jakarta Timur, Kamis (08/08/2024).
Menariknya, dari semua Kota dan Kabupaten di Sulawesi Utara yang menerima penghargaan serupa, hanya Kabupaten Minut yang menerima UHC kategori utama.
Menurut informasi, penghargaan terbaik di bidang kesehatan dari pemerintah pusat itu, adalah bentuk apresiasi kepada Pemkab Minut yang di nilai berhasil mengimplementasikan Program JKN-KIS dengan cakupan luas.
Saat menerima penghargaan UHC Utama itu, Wakil Bupati Kevin Lotulung ikut di dampingi Kepala Dinas Kesehatan, Stella Safitri.
Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin dalam sambutannya menyampaikan apresiasi tinggi terhadap capaian UHC di Indonesia, yang telah berhasil mencakup lebih dari 98 persen dari total penduduk, dengan lebih dari 275 juta jiwa terdaftar dalam Program JKN-KIS.
“Pencapaian luar biasa ini adalah hasil dari sinergi dan kolaborasi yang kuat antara BPJS Kesehatan, kementerian, lembaga, dan seluruh pemerintah daerah,” ujar Wapres Ma’ruf Amin saat menyampaikan sambutannya di sela-sela penyerahan UHC Award 2024 tersebut.
Namun demikian, Wapres juga menekankan pentingnya evaluasi yang berkelanjutan terhadap pelaksanaan program ini, terutama terkait dengan masalah tunggakan peserta JKN-KIS dari kalangan mampu dan kendala dalam pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang masih menjadi tantangan.
Wapres kemudian memberikan arahan strategis kepada para pemangku kepentingan, dengan menekankan pentingnya perluasan kepesertaan hingga mencapai 100 persen. Ia mengajak keterlibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk aktif menyosialisasikan manfaat JKN-KIS, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil.
“Pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap penduduk di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif JKN-KIS,” tegas Wapres, seraya mengusulkan pendekatan yang lebih efektif dan solutif untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kewajiban iuran.
J-Alein
