TOMOHON KOMENTAR - Dalam menghadapi kontestasi politik Pilkada Tomohon 2024 yang akan digelar pada 27 November 2024, berbagai gerakan politik mulai bermunculan. Fenomena ini sebenarnya normal dalam menghadapi kontestasi pilkada. Namun, penting bagi para politisi untuk cerdas dan santun dalam meletakkan permasalahan secara proporsional, serta mengedepankan keberpihakan pada rakyat. Kamis (01/08)
Stefy Edwin Tanor SE Ak MM, seorang pengamat politik, mengungkapkan bahwa terkadang politisi terjebak dalam suasana pertarungan sehingga larut dalam elemen antipati. "Contoh menarik terjadi di Kota Tomohon, lewat peristiwa yang terjadi kemarin di Dewan Kota Tomohon, di mana pertanggungjawaban APBD Kota Tomohon tahun 2023 ditolak oleh dua fraksi, yakni Golkar dan Restorasi Nurani," ujarnya.
Secara politis, Tanor menganalisis bahwa Golkar sedang memainkan kekuatannya di dewan karena Dewan Kota Tomohon saat ini dikuasai oleh Golkar. "Mulai dari Ketua Dewan dan 10 anggotanya berasal dari Golkar. Golkar mungkin melirik kader Partai NasDem, yakni Cherly Mantiri, yang saat ini memiliki dua kursi di dewan, untuk menunjukkan kekuatan politik mereka kepada publik," lanjutnya.
Namun, Tanor menilai tindakan fraksi Partai Golkar dan kawan-kawan menolak pertanggungjawaban APBD tersebut merupakan tindakan keliru atau gol bunuh diri dalam konteks politik di Kota Tomohon. "Mereka mengabaikan suara rakyat, karena yang mereka lakukan hanyalah hasrat untuk mengganggu dan menghambat pemerintahan Kota Tomohon yang dipimpin Wali Kota Caroll Senduk, yang notabene adalah Ketua DPC PDIP Kota Tomohon."
Menurut Tanor, secara politik, tindakan ini sangat merugikan Nita Wenur, Ketua DPD Golkar Kota Tomohon, yang akan maju sebagai calon wali kota 2024. Sebaliknya, hal ini menguntungkan kubu PDIP dan Gerindra yang akan berkoalisi di Pilkada Kota Tomohon 2024. "Mengapa merugikan? Karena Nita Wenur dan Golkar sedang menyampaikan ke publik bahwa jika ingin pemerintahan Kota Tomohon berjalan aman dan lancar, mereka harus menguasai dewan."
Golkar, menurut Tanor, secara tidak langsung mempromosikan bahwa pemerintahan Kota Tomohon yang ideal adalah yang dikuasai PDIP dengan 15 kursi dan Gerindra dengan 3 kursi, sehingga ada 18 kursi dari 25 kursi di Dewan Kota Tomohon. "Tindakan gol bunuh diri dari Golkar ini sekaligus menohok calon independen, seakan-akan tidak ada panggung politik bagi mereka karena tidak ada perwakilan di dewan," tambahnya.
Tanor menilai bahwa peristiwa penolakan APBD Kota Tomohon ini merupakan kampanye gratis dari Golkar dan kawan-kawan untuk pasangan Caroll-Sendy ke depan. "Masyarakat akan melihat peristiwa ini sebagai pendidikan politik yang sangat berguna dalam mereka mendapatkan referensi politik yang benar."
Menurut Tanor, perkembangan situasi politik di Kota Tomohon semakin menarik seiring berjalannya waktu. "Inilah perkembangan situasi politik yang harus kita cermati karena Kota Tomohon semakin menarik dalam urusan politik," tutupnya.
