.jpg)
BITUNG KOMENTAR, Pemerintah Kota Bitung memastikan bahwa persoalan pencopotan baliho koalisi masyarakat sipil dilokasi kegiatan Festival HAM 2024, sudah diselesaikan secara prosedural dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.
Penyelesaian prosedural tersebut sekaligus membantah dengan tegas tudingan International NGO Forum On Indonesian Development (INFID) sebagai bagian dari penggagas Festival HAM, yang menuding pencopotan tersebut adalah tindakan “serampangan dan Intimidatif, seperti siaran pers yang dipublikasikan organisasi masyarakat sipil itu kepada sejumlah media.
Informasi yang dirilis Pemkot Bitung melalui Kabid Layanan Informasi, Humas dan Persandian Diskominfo Ferdy Pangalila, sebagai bagian dari hak jawab mengungkap, bahwa pemerintah kota sebagai tuan rumah kegiatan berskala nasional itu, telah menggelar mediasi sebagai bagian dari penyelesaian insiden pencopotan.
Mediasi itu adalah sikap responsif dan aspiratif Pemda terhadap protes sejumlah pegiat HAM, terkait pencopotan baliho koalisi masyarakat sipil atas perjuangan petani kalalondey.
Hasilnya, Baliho sudah kembali terpasang pada hari yang sama selasa, pada pukul 19.05, hingga kegiatan usai.
Menurut Pemkot, Pertemuan yang dilaksanakan di Merdeka Lounge dihadiri oleh pihak Sekretaris Daerah Pemkot Bitung Rudi Tenoh, Kabid Pol PP dalam hal ini di hadiri Oleh Verra Kansil, pihak Media Center Ferdy Pangalila, Pihak event Organiser Muhammad Zahrawi.
Bahkan dalam pertemuan hadir Herri Kurniawan SH Komisioner bidang Pengaduan dan Anis Hidayah SH, MH Koordinator Sub Komisi Pemajuan HAM.
Kesimpulan Mediasi, pemkot Bitung, telah memasang kembali atribut yang dicabut dan berjanji tidak akan mengulangi langkah tersebut dalam event Festival HAM.
Malahan kedua Pimpinan Komnas HAM tersebut meminta berkali-kali untuk tidak membesar-besarkan hal ini, karena semua sudah terklarifikasi di ruangan Merdeka.
Pun demikian saat berada di luar ruangan Ibu Anis Hidayah SH meminta agar persoalan ini tidak dibesar-besarkan dan tidak perlu keluar.
“Sudah semua habis sampai disini ya, tidak perlu keluar,” ungkap Anis Hidayah seperti diinformasikan Pemkot Bitung.
Terungkap dalam mediasi tersebut jika pihak Satpol PP melakukan upaya tersebut atas permintaan dari pihak TNI yang menjaga keamanan diarea tersebut.
Namun setelah berkoordinasi pihak Komisioner Komnas HAM berkoordinasi dengan pimpinan Kodim, teryata hal tersebut tidaklah masalah.
Sebelumnya, sejumlah pegiat HAM menyatakan kekecewaan atas pencopotan baliho dilokasi Festival oleh Pemkot Bitung.
Dalam Siaran Pers INFID, mereka menuding tindakan pemda sebagai aksi serampangan dan intimidatif. (**).
