MANADO KOMENTAR- Anggota DPRD Sulut Dr. Tonni Supit SE MM berharapa agar APBD Sulut Tahun Anggaran (TA) 2025 harus bisa memprioritaskan kebutuhan masyarakat dan benar-benar harus pro rakyat.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh DPRD, sehingga perlunya keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat, harus bisa dilihat secara alokasi anggaran dalam program kerja yang ada di pemerintah.
“APBD Tahun Anggaran 2025 ini tentu bisa mengakomodir sebagian besar skala prioritas pada kebutuhan masyarakat baik petani, nelayan kemudian kegiatan-kegiatan UMKM, tentu itu yang diutamakan supaya masyarakat bisa merasakan APBD kita,” ujarnya di Kantor DPRD Sulut, Rabu (7/8/2024).
Lanjutnya, sebagai anggota DPRD Sulut fungsinya untuk mengawal supaya ekonomi di Provinsi Sulut ini tidak terasa inflasi yang sangat besar untuk masyarakat.
“Kita harus mengendalikan inflasi supaya pendapatan masyarakat di Sulut stabil dan kehidupan masyarakat itu bisa tentram aman dan nyaman di dalam kegiatan sehari-hari,” kata politisi PDI Perjuangan ini. (***/M)
