BITUNG KOMENTAR, Batas kesabaran Pegawai Pemkot Bitung Nampaknya tidak bisa ditolerir lagi. Buntut penundaan berbagai hak Aparatur Sipil Negara (ASN) selama tahun 2024, mengakibatkan kekecewaan para ujung tombak pelayanan publik dan administrasi pemerintahan, dilingkungan pemerintah Kota Bitung tersebut.
Terinformasi, mereka bakal menggelar aksi Unjuk Rasa damai sebagai bentuk penyampaian pendapat ditempat umum, yang memang tidak dilarang oleh undang2.
Dalam Surat Rekomendasi pelaksanaan aksi damai yang diterima media, diduga telah dikirimkan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bitung, pada tanggal 10 Juni 2024.
Dalam surat permohonan rekomendasi tersebut, disampaikan bahwa aksi damai akan dilaksanakan pada Kamis 13 Juni 2024, jam 10 pagi sampe selesai, berlangsung di depan kantor Walikota Bitung, dengan jumlah peserta aksi 150 orang.
Permohonan rekomendasi kepada Badan Kesbangpol Kota Bitung, juga menyampaikan tujuan aksi, untuk memperjuangkan hak-hak ASN Guru, Tenaga Kesehatan, dan Tutor Pendidikan Kesetaraan Kota Bitung.
Surat permohonan rekomendasi dari masa yang menamakan diri sebagai Solidaritas Aparatur Sipil Negara Kota Bitung, juga menyebutkan sejumlah pointer hak ASN dan Tenaga lainnya yang belum diselesaikan.
Dalam surat permohonan Rekomendasi, Tertera dengan jelas Tiga Nama Koordinator Lapangan, dengan inisial JL,NK dan FK.
Sontak dugaan rencana aksi demo ASN, mengundang perhatian publik. Setelah terjadi perdebatan disejumlah Forum Diacuss Grup publik kota Bitung, Kali ini Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMAK) Sulut, menyatakan dukungan terhadap upaya tersebut..
Ketua AMAK Sulut Sunny Rumawung mengatakan, AMAK SULUT mengapresiasi dan mendukung rencana AKSI DAMAI para ASN dan pegawai lainnya diKota Bitung.
Menurutnya, ini didasari rasa empati kepada ribuan pegawai yang sampai saat ini HAK mereka tdk diberikan oleh Pemkot Bitung.
" Saya meyakini mereka yg melakukan aksi tersebut sudah sangat menderita,bayangkan banyak kebutuhan keluarga yg tidak bisa dipenuhi karena upah mereka belum dibayar", Ungkap Sunny melalui Pesan Singkat.
" Hanya saja saya menghimbau dan mengingatkan agar kegiatan dilakukan deng cara santun dan damai. Sebab para peserta demo terdiri dari orang-orang yg terpelajar. ", Tambah Sunny.
Dia juga mengingatkan agar para masa aksi, Waspadai juga Provokator yg bisa saja mencoreng kegiatan tersebut.
" Saya juga berharap dengan aksi ini dapat membuka mata Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat terkait dgn persoalan anggaran yg terjadi diKota Bitung", Pungkasnya.
Sunny yang dikenal kritis menyuarakan hak pegawai juga berharap, Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK), bisa menelusuri mengapa hal ini terjadi.
Berikut 5 Point Tuntutan Masa Aksi Sesuai Surat Rekomendasi yang belum diterima ASN.
1. Tunjangan Hari Raya (Gaji 14 ) tahun 2024 Bagi Non Muslim.
2. Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) selama 2 Bulan (April - Mei 2024).
3. Gaji 13 Tahun 2024
4. 50 % Sertifikasi Guru Tahun 2023.
5. Insentif Tutor Pendidikan Kesetaraan Tahap II Periode Juli - Desember 2023. (**)
