Foto : Dok. Istimewa
Pemerintah Kota Bitung Menerima Penghargaan berupa insentif fiskal sebesar 11,6 Milyar Rupiah karena dinilai pemerintah pusat , mampu mengendalikan dan menekan laju inflasi sepanjang tri wulan pertama tahun berjalan 2023. Sekretaris Daerah Rudi Theno mewakili Kota Bitung menerima penghargaan insentif tersebut, bersama 33 pemerintah daerah yang memiliki hasil maksimal dalam pengendalian inflasi Kinerja Tahun Berjalan Kategori Kinerja Pengendalian Inflasi Daerah Tahun Anggaran 2023 Periode Pertama, di Gedung Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (31/7/2023).
Seperti dilansir Antaranews, insentif ini adalah bagian dari alokasi insentif fiskal atas kinerja pengendalian inflasi di tahun 2023 sebesar Rp1,0 triliun. Ketentuan terkait dengan pengalokasian tersebut tertuang dalam PMK 67 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun Anggaran 2023. Dalam PMK tersebut, diatur ketentuan bahwa insentif fiskal atas kinerja pengendalian inflasi akan dialokasikan dalam tiga periode supaya peningkatan kinerja dapat terus dimonitor, kinerjanya dapat langsung di apresiasi, dan penggunaannya pun bisa digunakan untuk pengendalian inflasi periode berikutnya.
Pemerintah kota Bitung bersama Pemerintah daerah lainnnya, menurut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam sambutannya, dinilai mampu memberikan stimulan positif hingga laju inflasi Indonesia pada akhir tahun lalu hampir mencapai 6 persen, yaitu 5,9 persen, berhasil turun menjadi 3,6 persen. Upaya tersebut hasil koordinasi bersama baik tim pengendalian inflasi tingkat pusat dan daerah. Pemerintah pusat berharap insentif ini menghasilkan dua tujuan utama. Pertama, untuk meningkatkan partisipasi pemda. Kedua, memberikan penghargaan kepada daerah yang telah berkinerja baik.
Sementara Walikota Bitung Ir . Maurits Mantiri MM menyambut baik pemberian penghargaan insentif dari pemerintah pusat. Dia mengatakan, prestasi ini adalah dampak kerja holokrasi (malendong).
“Kerja Malendong ( Keroyokan) akan selalu membawa berkah, dan klo pemanfaatannya tuk masyarakat so pasti akan membuka jalan...thx God...” tulis akun Facebook Walikota Bitung Maurits Mantiri (31/7/2023).
Insentif ini adalah pemicu bagi daerah untuk berjuang menekan laju inflasi periode triwulan selanjutnya. Pemerintah Pusat berharap kinerja pemda dalam pengendalian inflasi dinilai berdasarkan empat hal. Pertama, pelaksanaan 9 upaya pengendalian inflasi pangan yang dilakukan pemda. Kedua, kepatuhan pemda dalam menyampaikan laporan kepada Mendagri terkait pengendalian inflasi pangan oleh kabupaten/kota. Ketiga, peringkat inflasi masing-masing daerah. Keempat, rasio realisasi belanja pendukung pengendalian inflasi terhadap total belanja daerah.
Sebagai informasi, 33 daerah yang menerima penghargaan itu di antaranya untuk tingkat kabupaten, yaitu Aceh Barat, Aceh Besar, Aceh Selatan, Gayo Lues, Indragiri Hilir, Bungo, Merangin, Banyuasin, Ogan Ilir, Bengkulu Utara, Bekasi, Garut, Pangandaran, Jepara, Sleman, Banyuwangi, Sintang, Kayong Utara, Sukamara, Minahasa Selatan, Halmahera Timur, Halmahera Selatan, Bangka Tengah, dan Pohuwato. Kemudian pemerintah kota yang menerima penghargaan yakni Langsa, Gunungsitoli, Payakumbuh, Dumai, Bitung, dan Serang. Sementara untuk pemerintah provinsi yang menerima penghargaan yakni DKI Jakarta, Kalimantan Tengah, dan Gorontalo.****
.jpeg)
