SULUTKOMENTAR - Di-sinyalir banyaknya aset Pemerintah Daerah Sulut, berupa tanah, kendaraan bermotor yang ditenggarai masih bermasalah, hal ini diungkap anggota DPRD Sulut Julius Jems Tuuk, dihadapan BANGGAR bersama Tim anggaran Pemprov Sulut, selasa, 11/7.2023.
Menurut Legislator PDI.P Jems Tuuk ini Pemprov Sulut saat ini masih koleksi aset tanah yang belum miliki sertifikat, juga kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2 dinilai masih terdapat permasalahan serius.
"Delapan tahun saya jadi anggota DPRD, selama itu pula permasaalahan aset di Sulut tidak terselesaikan,” ungkap Tuuk
Politisi asal Bolmong Raya ini dengan getol menyampaikan hal itu, Ia kemudian merujuk tanah perangkat daerah dari 237 masih masih terdapat 51 bidang tanah yang belum bersertifikat, tanah sekolah dari 210 masih 12 belum bersertifikat.
Di-disisi lain untuk kendaraan bermotor roda dua dan empat dari 1334 masih 636 yang belum diketahui prosesnya seperti apa.
“Saya mau minta komitmen dan penegasan apakah bisa terselesaikan pada tahun ini atau tidak?” tutur Jems Tuuk.
Sementara itu Kepala Inspektorat Sulut Mecky Onibala hadir dalam bersama tim Banggar DPRD Sulut, mengungkapkan bahwa, dalam rangka penyelesaian permasaalahan aset telah mendapatkan arahan BPK RI untuk diselesaikan secepatnya
“Saya yakin ini bisa selesai tahun 2023 atau paling lambat tahun depan dan kami tarus berupaya,” terang Onibala. (jv)
.jpeg)
